Menakar Kebebasan Berekspresi di Filipina

credit:wikipedia

Coba tebak foto siapa ini?

Cantik, royal dan memiliki koleksi ribuan sepatu. Hm, kalau sudah menyebut sepatu pasti langsung bisa nebak. Ya, dialah mantan First Lady nya Filipina, yaitu Imelda Marcos. Imelda adalah istri dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Selain sebagai first lady, Imelda juga seorang politisi dan duduk sebagai anggota legislatif.

Bicara soal sepatunya, saya masih sulit membayangkan, mengapa ada orang mengoleksi sampai ribuan sepatu, apa nggak mubazir ya?. Dipakai kemana saja sepatunya ya?. Memangnya semua sepatu pernah dipakai? jiaah kepo deh. Barangkali rasa cinta Imelda Marcos pada sepatu amat dalam sehingga membuat dirinya memiliki sepatu sebanyak itu. Kalau saya cintanya pada menulis maka jadilah saya seorang blogger, hidup blogger!

Bicara soal Filipina tentu bukan hanya soal Imelda Marcos yang fenomenal itu. Ada satu hal yang juga menarik, yaitu soal kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi di Filipina.

Isu ini menjadi pembicaraan hangat setelah pemerintah Filipina membuat Crime Prevention Act pada September 2012. Peraturan yang menurut pemerintah Filipina dimaksudkan untuk mencegah cyber sex, pornografi, pencurian identitas dan spamming. Ancaman hukuman yang diterapkan menurut undang-undang ini adalah 12 tahun penjara.

Kehadiran undang-undang ini mendapat protes dari kalangan masyarakat seperti blogger dan aktifis HAM. Menurut mereka undang-undang ini berpotensi untuk memberangus sikap kritis terhadap pemerintah. Tentu saja ini adalah bentuk dari pembatasan dalam kebebasan berekspresi. Mereka kawatir jika menulis status media sosial yang berisi kritikan akan dipenjara termasuk jika hanya memberikan jempol alias like. Aih, sebegitu mengerikan kah?

Hal tersebut mengingatkan kita ketika UU ITE (Informasi dan traksaksi elektronik) No. 11 Tahun 2008 akan diberlakukan di Indonesia. Banyak pihak mengawatirkan kehadiran undang-undang ini akan memberangus kebebasan berekspresi. Setelah melalui serangkaian dialog, UU inipun akhirnya diberlakukan.

Posisi pemerintah Filipina dan Indonesia bisa dibilang sama, menginginkan adanya tatanan dan etika dalam dunia maya berikut menerapkan sangsi jika ada melanggar norma yang berlaku. Jika dilihat dari maksud dan tujuannya sebenarnya baik.

Munculnya reaksi-reaksi protes khususnya di Indonesia, lebih disebabkan adanya efek trauma masa lalu ketika berada pada rezim otoriter. Dimana yang namanya kebebasan berekspresi itu dikekang. Hadirnya UU ITE dikawatirkan akan membuat keadaan kembali pada masa itu.

Sedangkan reaksi protes di Filipina disebabkan keberatan terhadap beberapa pasal yang dianggap kurang jelas dimana setiap orang memiliki potensi untuk dipidanakan meskipun hanya memberi like atau meretweet status ataupun sebuah postingan. Hal ini dianggap tidak adil, karena ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan meraka yang menulis melalui media tradisional.

Menilik Fakta yang Ada

Menurut data dalam tautan berikut ini, Filipina menempati urutan 17 sebagai negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Ada sekitar 32,4 % penduduk Filipina adalah pengguna internet aktif. Jika melihat fakta ini, ada hal yang bisa diambil gambaran yaitu Filipina termasuk negara yang terbuka terhadap kemajuan teknologi internet. Hohoho, bisa dikatakan bukankah internet itu surganya kebebasan. Alam logika saya mengatakan bahwa ada kebebasan terhadap akses informasi di Filipina.

Bisa dilihat juga media sosial  bertebaran bahkan blogger pun bisa eksis di sana. Beberapa orang blogger Filipina bukankah hadir dalam ASEAN Blogger Festival di Solo beberapa waktu lalu. Baca juga tautan ini, bisa terlihat bukan bahwa kebebasan berekspresi ada di Filipina.

asean blogger perwakilan blogger filipina Dari Manado Untuk Asean Blogger
presentasi Blogosphere from Filipina
credit:eserzone

Namun ada pula fakta buruknya yaitu ratusan petugas pers termasuk wartawan terbunuh di Filipina. Fakta ini membuat reputasi Filipina dikenal sebagai negara paling berbahaya bagi insan pers. Hm, mungkinkah karena isi pemberitaannya terkait politik?

Sepertinya, ada persoalan pada kebebasan pers ketika berbicara masalah politik. Ada dugaan beberapa pembunuhan wartawan didalangi oleh kelompok politik tertentu. Dilain pihak, adanya kepemilikan senjata api yang longgar dan penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku pembunuhan telah membuat kejahatan ini marak terjadi.

Diluar hal itu, sejauh ini bisa dibilang ada ruang yang cukup bagi rakyat Filipina untuk mengakses informasi dan juga untuk berekspresi.

No Freedom Without Limit

Kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi merupakan hak yang harus di penuhi. Namun harus diingat bahwa dalam pemenuhan hak atas kebebasan tersebut tidak boleh melanggar hak oranglain dan kepentingan umum.

Saya kutipkan salah satu ketentuan dari Deklarasi Dunia tentang Hak Asasi Manusia” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu:

Semua orang punya kewajiban terhadap komunitas, pada saat menikmati hak-hak kebebasan pribadi, harus mengikuti pembatasan-pembatasan yang ditentukan UU dengan tujuan satu-satunya ialah menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap semua hak kebebasan dari orang lain, serta sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang layak tentang moral, ketertiban publik dan kesejahteraan umum dalam satu masyarakat demokratis”.

Tuh kan, tidak ada yang namanya kebebasan mutlak. Bahkan di negara Adidaya Amerika Serikat yang menjadi kiblatnya kebebasan tetap membatasi kebebasan warganya.

So, selalu akan ada perbedaan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah ingin mengatur sementara masyarakat merasa itu akan membatasi geraknya. Disinilah pentingnya hearing atau dengar pendapat antara pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan suatu undang-undang. Pemerintah Filipina dan masyarakat hendaknya duduk bersama untuk menyamakan persepsi mengenai Criminal Prevention Act dan tata cara pelaksanaannya.

Persoalan pembunuhan para wartawan tentu harus segera diatasi karena kebebasan pers itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi. Kuncinya ada pada penegakan hukum dan pembatasan kepemilikan senjata api yang harus dikontrol secara ketat. Kaum wartawan juga hendaknya berhati-hati dalam menulis berita, karena situasi saat ini rawan. Perlu adanya dialog antara Pemerintah Filipina dan para wartawan untuk bersama-sama mengatasi hal ini. Sehingga kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi yang telah ada bisa tetap dipelihara dengan mengeliminir kekerasan akibat kebebasan tersebut.

 #10daysforASEAN #day 8

Sumber:

Kompas

Antara

liputan6

2 Comments

  1. Nathalia DP

    September 3, 2013 at 7:11 am

    kasus pembunuhan wartawannya bikin merinding 🙁

    1. Ety Abdoel

      September 3, 2013 at 7:37 am

      Betl Mba Natalia, ini harus ada penegakan hukum yang memberi efek jera dan masalah pemilikan senjata api yang juga harus dikontrol.

Leave a Reply