Competition

Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Peran Pengawal Harta Negara (BPK)

Kala itu, tahun 1998, saya masih mahasiswa tingkat I di sebuah perguruan tinggi negeri di daerah. Di tahun pertama kuliah itulah, otak saya mulai dijejali dengan istilah yang sedang menjadi bahan pembicaraan di mana-mana, yaitu KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Saya yang kala itu masih lugu, mencoba mencerna pelan-pelan apa itu dan mengapa KKN saat itu jadi musuh bersama.

Apa saja yang saya lakukan saat itu? Saya mengikuti bahasan mengenai KKN yang tayang di media informasi seperti televisi dan koran yang saya baca di perpustakaan. Tak lupa saya suka mengintip dengar diskusi kakak tingkat mengenai isu yang sedang hangat kala itu. Penjelasan dari Dosen juga menambah wawasan sebagai mahasiswa yang baru mengecap materi Pengantar Ilmu Hukum.

Berdasarkan informasi dari banyak sumber mengisyaratkan bahwa KKN menjadi salah satu titik lemah tata kelola pemerintahan saat itu. Seolah sudah menjadi rahasia umum dan wajar, terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, memperkaya diri sendiri dan atau orang lain (korupsi), dan salah kelola pemerintahan. Imbasnya, ada kesenjangan ekonomi antara mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan masyarakat umum.

Tak hanya soal kecemburuan sosial yang kemudian terakumulasi menjadi sebuah gerakan perubahan. Tata kelola pemerintahan yang buruk juga menyebabkan perekonomian negara ini rentan terhadap krisis. Terlilit hutang, nilai tukar rupiah melemah, daya beli masyarakat menurun, dan gejolak sosial terjadi di mana-mana. Inilah episode kelam Indonesia.

Indonesia Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Indonesia berhasil keluar dari lubang jarum. Era reformasi menjadi angin segar perubahan. Di awali dengan suksesi kepimpinan nasional kemudian dilanjutkan dengan perubahan tatanan ketatanegaraan seperti amandemen UUD 1945 dan terbitnya undang-undang yang semangatnya sama. Menginginkan penyelenggaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas dari KKN dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Terbitnya UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam Pasal 3 disebutkan tentang asas umum penyelenggaraan negara. Ada 7 asas di pasal tersebut, salah satunya adalah Asas Akuntabilitas.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa  setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (penjelasan pasal 3 UU No 28 Tahun 1999)

Jadi penyelenggara negara sebagai pemegang kuasa amanat rakyat harus menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan perundang-undangan. Setiap program maupun kebijakan yang diambil semata-mata untuk kepentingan rakyat. Sebagai pemegang mandat, penyelenggara negara tentu harus bisa mempertanggungjawabkan segala program maupun kebijakan yang diambil kepada rakyat.

Asas akuntabilitas harus beriringan dengan asas transparansi (keterbukaan). Masyarakat harus diberi akses informasi secara jujur, benar dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara.

Nah, salah satu kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara adalah pengelolaan keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. (Buku Saku 2017, Mengenal Lebih Dekat BPK)

Keuangan negara hendaknya dikelola dengan memegang prinsip keadilan dan pemerataan. Tujuannya agar masyarakat mendapat layanan publik yang baik, tidak diskrimininatif dan anggaran teralokasikan secara proporsional. Sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan program pemerintah.

Era reformasi telah membawa semangat baru dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Demokrasi yang dianut dalam kehidupan bernegara mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sebagai syarat tercapainya good governance.

Pemerintah harus terus berupaya agar akuntabilitas keuangan negara bisa dicapai. Inti dari akuntabilitas di sini adalah

Laporan keuangan negara itu mudah diperiksa, dikontrol, diikuti dan memiliki hasil yang jelas (Presiden Joko Widodo)

BPK Kawal Harta Negara

Untuk bisa menghasilkan sebuah pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dibutuhkan peran lembaga yang independen. Apa sih fungsi lembaga ini? Sederhananya lembaga ini dibutuhkan sebagai kekuatan kontrol atas penggunaan keuangan negara. Mekanisme kontrol dibutuhkan agar pengelolaan uang negara sesuai dengan rencana, dilaksanakan dan bisa dipertanggungjawabkan.

UUD 1945 amandemen, telah menunjuk BPK sebagai lembaga independen dimaksud. Di sana juga disebutkan secara tegas kedudukan BPK sebagai sebuah badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri (Pasal 23E UUD 1945)

Arti dari bebas dan mandiri adalah dalam melaksanakan tugas dan perannya BPK tidak boleh dikendalikan oleh pihak lain.

Ada 3 nilai yang harus dipegang teguh oleh BPK dalam menjalankan peran dan tugasnya, yaitu :

  • Independensi, baik secara kelembagaan, oraganisasi maupun individu. Terkait dengan tugas pemeriksaan maka BPK bebas dalam sikap mental, penampilan dari gangguan pihak lain baik secara perorangan maupun kelompok.
  • Integritas, BPK harus berpegang teguh pada nilai kejujuran, objektif dan tegas dalam menegakkan prinsip, nilai dan keputusan.
  • Profesionalisme, dalam bertugas BPK harus menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, serta berpedoman pada standar yang berlaku.

Untuk selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya BPK memiliki landasan operasional yaitu:

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Barangkali ada yang bertanya, apa pentingnya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK?

Jadi begini, seperti sudah saya singgung di paragraf atas, keberadaan BPK itu penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas pada setiap pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian pemerintah akan mudah mengetahui kondisi keuangan negara dan mengontrolnya. Pemerintah bisa membuat perencanaan pendanaan bagi program yang dicanangkan sekaligus mengawasi pelaksanaannya.

Jika pemerintah diberi wewenang untuk mengelola harta negara maka BPK adalah pengawalnya. Sebagai pengawal harta negara, BPK harus memastikan harta negara digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara akan membuat kondisi perekonomian negara jadi sehat.

Penting untuk diingat!!

Krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 salah satunya terjadi karena pemerintah tidak memiliki informasi dan kontrol terhadap posisi keuangan negara yang tersebar di berbagai instansi, BUMN/BUMD serta rekening individu pejabat negara.

Peran BPK direduksi dan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam kondisi seperti ini BPK sulit berperan secara ideal dalam mengawal harta negara.

(Buku Saku 2017, Lebih Dekat Dengan BPK)

Hal tersebut tidak boleh terjadi lagi untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Dengan pemeriksaan secara rutin oleh BPK setidaknya para penyelenggara negara tak lagi semena-mena dalam menggunakan keuangan negara. Pun jika terjadi penyimpangan, maka pemeriksaan oleh BPK dapat mencegah hilangnya harta negara. Di bawah ini, salah satu bukti kerja dari BPK, menyelamatkan harta negara sebesar 70, 19 triliun rupiah.

sumber : Lebih Dekat Dengan BPK, Buku Saku 2017

Penyelenggara negara diharapkan bisa menyadari, jika berani melakukan penyimpangan maka resikonya bisa terbongkar dan dipenjara.

Peran BPK Dalam Mendorong Akuntabilitas Keuangan Negara

Kita tentu tidak menginginkan kembali pada masa lalu, dimana kondisi keuangan negara tidak akuntabel. Penyelenggara negara sebagai pengelola keuangan negara harus berkomitmen untuk bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah penggunaan keuangan negara, telah sesuai dengan rencana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat peran dan tugas BPK tak hanya memeriksa tanggungjawab keuangan negara namun juga pengelolaan keuangan negara, fungsi BPK menjadi makin penting dalam mengendalikan keuangan negara. Dengan demikian BPK memiliki kapasitas dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan negara.

Apa yang bisa dilakukan oleh BPK agar pemerintah, lembaga negara serta penyelenggara negara lainnya bisa mengelola keuangan negara yang akuntabel? Dari hasil membaca di web BPK, sebetulnya upaya ke arah sana sudah dilakukan oleh BPK. Yang perlu ditekankan adalah semua upaya BPK dalam mendorong akuntabilitas keuangan negara harus konsisten. Beberapa hal yang harus terus dilakukan adalah:

  1. Edukasi mengenai akuntabilitas keuangan negara kepada seluruh jajaran penyelenggara negara, contohnya bagaimana cara mengelolanya. Seperti diketahui, kebocoran keuangan negara itu tak hanya disebabkan oleh korupsi, ada sebab lain yaitu salah urus. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan kapasitas penyelenggara negara. Di sinilah diperlukan edukasi untuk menambah pengetahuan secara teori dan praktik tata kelola keuangan negara yang baik. Hal ini sudah dilakukan seperti Sharing Session “Pemahaman Terhadap Kerugian Negara pada Badan Usaha Milik Negara di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan” di Jakarta, pada 17 Oktober 2017.
  2. Menjalankan tugas dan wewenang dengan berpegang teguh pada nilai independensi, integritas, dan profesionalitas.  Sebagus apapun sistem yang ada harus dibarengi dengan komitmen yang teguh. Belajar dari masa lalu, korupsi berjamaah yang kerap terjadi itu karena adanya kolusi (permufakatan jahat). BPK hendaknya tidak goyah oleh bujuk rayu semacam ini. Kolusi tak akan terjadi jika salah satu pihak tidak bersedia.
  3. Membuat standarisasi sistem akuntansi dan laporan keuangan negara. Dengan standarisasi diharapkan akan memudahkan dalam proses pemeriksaan seperti pesan Presiden Joko Widodo yang saya kutip di bagian atas tulisan ini.

Dengan sederet kewenangan yang dimilikinya, BPK diharapkan selain mampu menjalankan perannya sebagai badan pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, BPK bisa secara aktif mendorong agar penyelenggara negara mampu mengelola keuangan negara secara akuntabel. Sehingga  korupsi, kolusi dan nepotisme bisa enyah dari tata kelola pemerintahan Indonesia. Lebih luas dari itu bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dalam pengelolaan uang negara itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

You may also like...

19 Comments

  1. Semoga menjadi institusi pemerintah yg bersih, tidak mudah tergoda untuk mencari celah.

    1. Ety Abdoel says:

      Aamiin mak. Sudah lelah kalo liat penyimpangan ini itu.

  2. BPK ini lembaga dengan dasar paling kuat, mestinya kuat banget. Semoga nggak disalahgunakan kewenangannya.

    1. Ety Abdoel says:

      Betul dasar hukum kuat, praktiknya juga harus demikian.

  3. Peran BPK yang kurang ideal..sama seperti KPK
    Semoga tidak jadi macan ompong..terlebih terjadi jg kasus korupsi beberapa waktu lalu. Tapi tidak ada kata terlambat untuk berbenah..

    1. Ety Abdoel says:

      Praktiknya memang masih harus diperbaiki

  4. Semoga BPK benar2 bisa bekerja mandiri ya Mbak Ety

    1. Ety Abdoel says:

      Aamiin, semoga saja mba Niar

  5. Saya pernah dengar yang namanya KKN ini sulit diberanta, ibarat kotoran yang udah menempel kuat. Tapi bagaimana pun juga pilihan bangkit itu harus.
    Semoga BPK bisa benar-benar aktif dan mandiri.

    1. Ety Abdoel says:

      Nah, ini memang berat mba. Sampai sekarang praktik ini masih saja ada yang melakukan. Reformasi sepertinya belum berhasil.

  6. Semoga mayarakat semakin sadar bahwa peran auditor BPK itu penting banget dalam memberantas korupsi

    1. Ety Abdoel says:

      Semoga saja Om, supaya kehidupan kita makin baik .

  7. Semoga ke depan BPK makin kredibel ya eksistensinya. Sehingga korupsi bisa ditindak bahkan memberikan efek jera bagi pelakunya

    1. Ety Abdoel says:

      Iyaa i, sepertinya efek jera belum membawa dampak yang sesuai harapan.

  8. Peran BPK ini ternyata penting banget, kalau gak ada BPK mungkin banyak harta negara yang diselewengkan

  9. Saya suka dgn 3 nilai yg dipegang BPK.
    Saya pikir bila nilai2 ini terimplementasi dg baik, akan baik juga kinerja BPK.

    Salam,

  10. nurjamal says:

    mantap mba ety

  11. Aji Sukma says:

    Owh jd 98 uda mahasiswa mak? Sementara itu aku masi nguber2 layang2 di sawah. Wkwkwkwkw

    1. Ety Abdoel says:

      Udah dong ji.
      Hm, oh jadi kamu yg suka nguber layangan sampe ke atep rumah orang? Rrrr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *